Presiden Joko Widodo merespons tudingan ijazah palsu dengan langkah hukum tegas dan terbuka. Pada Rabu, 30 April 2025, beliau mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus tersebut. Jokowi mempersilakan penyidik melakukan uji forensik digital terhadap ijazahnya guna membuktikan keasliannya.
Dalam keterangannya, Jokowi menyatakan bahwa tuduhan ini sebenarnya masalah ringan. Namun, ia memilih membawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Presiden juga mengungkapkan telah menjawab sekitar 35 pertanyaan dari penyidik terkait kasus ini.
Langkah ini diambil untuk menghentikan spekulasi publik yang berkepanjangan. Jokowi berharap proses hukum dapat memberikan kepastian dan mengakhiri polemik mengenai keaslian ijazahnya. Ia menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan penegakan hukum.
Laporan Resmi ke Polda Metro Jaya
Jokowi secara langsung melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Ia menyampaikan bahwa laporan tersebut merupakan delik aduan sehingga harus dirinya yang melapor. Presiden menegaskan pentingnya proses hukum untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.
Dalam proses pelaporan, Jokowi menyerahkan ijazah aslinya kepada penyidik. Ia juga menyatakan siap jika ijazah tersebut diuji secara digital forensik. Langkah ini menunjukkan keterbukaan dan keseriusan Jokowi dalam menghadapi tuduhan tersebut.
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkapkan bahwa ada lima orang yang dilaporkan terkait kasus ini. Kelima orang tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Proses hukum terhadap para terlapor masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.
UGM Klarifikasi Keaslian Ijazah Jokowi
Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan klarifikasi terkait tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi. Pihak UGM menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli dan sesuai dengan prosedur akademik. Mereka juga menjelaskan bahwa penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi sudah umum pada masa itu.
UGM menyatakan bahwa nomor seri ijazah Jokowi sesuai dengan kebijakan Fakultas Kehutanan saat itu. Penomoran tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan singkatan FKT. Pihak universitas juga menyesalkan tuduhan yang dianggap meragukan keaslian dokumen akademik Jokowi.
Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, menyampaikan bahwa banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang dijalani Jokowi adalah hal yang umum pada masa itu. UGM berharap klarifikasi ini dapat menghentikan spekulasi yang tidak berdasar.
Langkah Hukum untuk Mengakhiri Polemik
Jokowi menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil bertujuan untuk mengakhiri polemik mengenai keaslian ijazahnya. Ia berharap proses hukum dapat memberikan kepastian dan menghentikan spekulasi publik yang tidak berdasar. Presiden juga menyatakan bahwa ia tidak ingin masalah ini terus berlarut-larut.
Dengan menyerahkan ijazah aslinya dan mempersilakan uji forensik digital, Jokowi menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Ia berharap langkah ini dapat memberikan contoh bahwa setiap tuduhan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Presiden juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Jokowi menyampaikan bahwa ia ingin masalah ini segera selesai agar dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting. Ia berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dan menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung. Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik.