Pendekatan Diplomatik Baru
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengambil peran aktif dalam upaya mengakhiri perang berkepanjangan di Gaza. Dalam unggahan di platform Truth Social pada 1 Juli 2025.
Trump menyatakan bahwa Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menuntaskan GENCATAN SENJATA 60 Hari, dan berharap Hamas menerima proposal tersebut demi stabilitas di Timur Tengah.
Pernyataan ini muncul menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, yang dijadwalkan berlangsung minggu depan.
Negosiasi “Final Proposal” oleh Qatar dan Mesir
Menurut Trump, perwakilan Qatar dan Mesir sebagai mediator utama akan menyampaikan proposal akhir ini kepada Hamas. Ia menegaskan:
“Saya berharap, demi kebaikan Timur Tengah, Hamas menerima kesepakatan ini, karena ini tidak akan membaik ini hanya akan menjadi lebih buruk.”
Pernyataan tersebut menyiratkan tekanan diplomatik, menegaskan bahwa kesempatan ini adalah langkah terpenting yang tersedia untuk mencapai perdamaian. Trump juga menyebutkan bahwa Israel telah menyetujui necessary conditions untuk finalisasi kesepakatan 60 hari tersebut.
Alur Diplomasi dan Peran Utusan AS
Pertemuan Kunci di Washington
Sebelumnya, utusan AS termasuk Duta Khusus Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Wakil Presiden JD Vance menggelar pertemuan intensif dengan pejabat Israel, antara lain penasihat strategis Ron Dermer.
Lewat diskusi ini, Israel menyatakan dukungannya pada proposal gencatan senjata yang diinisiasi Qatar. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pihak AS dan Israel siap mendorong negosiasi tidak langsung dengan Hamas.
Peta Jalan Diplomasi
Proposal gencatan senjata tersebut mencakup penghentian tembak-menembak selama 60 hari, pertukaran sandera sebagian sandera Israel dibebaskan sebagai respons pembebasan tahanan Palestina dan kemungkinan landasan bagi perundingan jangka panjang.
Namun, Hamas masih bersikap berhati-hati karena tuntutan utama mereka adalah penarikan penuh Israel dari Gaza, sedangkan Israel menegaskan pentingnya pelucutan senjata kelompok militan itu.
Situasi di Gaza dan Tekanan Internasional
Krisis Kemanusiaan Memuncak
Konflik yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan penderitaan luar biasa: lebih dari 56.000 jiwa meninggal, delapan puluh persen di antaranya adalah warga sipil.
Rumah-rumah hancur, dan infrastruktur kritis seperti rumah sakit nyaris lumpuh. Palang Merah dan PBB mendesak penghentian kekerasan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk lebih efektif.
Reaksi Global
Organisasi internasional dan lebih dari 170 lembaga kemanusiaan menyoroti situasi genting di Gaza, terutama terkait serangan terhadap warga sipil yang sedang mengantre bantuan. Mereka mendesak gencatan senjata yang berkelanjutan demi mencegah kehancuran yang lebih luas.
Tantangan dan Prospek ke Depan
Skeptisisme atas Keberlangsungan
Sejarah gencatan senjata sebelumnya, pada Januari hingga Maret 2025, berujung pada eskalasi kembali. Serangan besar oleh Israel menyebabkan ratusan warga sipil tewas.
Kalangan internasional meragukan keberlangsungan gencatan senjata 60 hari ini dan menuntut jaminan mekanisme pengawasan yang transparan.
Titik Balik Kebijakan Trump
Sebagai bagian dari pemerintahan keduanya, Trump telah menggencarkan strategi kontroversial, termasuk wacana pengambilalihan langsung atas Gaza sebagai wilayah di bawah kendali AS.
Ia juga merencanakan pemukiman kembali penyintas Gaza sebuah langkah yang menuai kritik keras dari PBB dan banyak negara. Di sisi lain, Trump juga telah memfasilitasi gencatan senjata antara Israel dan Iran pada Juni 2025.
Kepala Sumber dan Prospek Konflik
Perjumpaan Netanjahu Trump
Pertemuan Trump dan PM Netanyahu dijadwalkan pada 7 Juli 2025. Agenda utamanya adalah mengukuhkan komitmen Israel terhadap gencatan senjata dan memastikan bahwa bantuan Qatar–Mesir benar-benar disalurkan ke Hamas.
Trump dikabarkan akan bersikap “sangat tegas” terhadap Netanyahu jika ada indikasi penundaan atau pembatalan dukungan Israel.
Penerimaan Hamas: Kunci Penting
Keputusan akhir ada di tangan Hamas. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Hamas apakah mereka menerima proposal tersebut. Penolakan bisa berarti eskalasi konflik lebih lanjut, sementara penerimaan dapat menjadi titik awal menuju penyelesaian damai yang lebih substansial.