Latar Belakang Permintaan Anggaran Tambahan
Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 101,7 miliar untuk tahun 2026. Usulan ini diajukan karena sejumlah kebutuhan prioritas tidak tercakup dalam pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp 575,6 miliar.
Pengajuan tersebut menyoroti kebutuhan mendesak di bidang infrastruktur internal, belanja pegawai, hingga teknologi informasi yang mendukung kinerja kementerian. Menurut pemaparan resmi, tambahan dana dianggap krusial demi menjamin kelancaran pelayanan publik yang lebih optimal.
Anggaran tambahan ini diposisikan sebagai langkah strategis agar kementerian memiliki fasilitas memadai dan standar keamanan gedung yang sesuai regulasi. Hal ini juga mencerminkan komitmen dalam menjaga keselamatan dan efisiensi kerja di tingkat internal.
Fokus Belanja Pegawai dan Dukungan Infrastruktur
Porsi terbesar dari alokasi tambahan anggaran diarahkan untuk belanja pegawai sebesar Rp 28,97 miliar. Dana ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja dan kesejahteraan aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Selain itu, sebesar Rp 22,4 miliar difokuskan untuk peningkatan sarana dan prasarana internal, khususnya pengembangan sistem otomasi gedung. Hal ini mencakup instalasi sistem pemadam kebakaran otomatis atau fire alarm.
Fakta bahwa gedung pusat Kemenhub dengan 25 lantai belum dilengkapi fire alarm menjadi perhatian serius. Pemasangan sistem ini mendesak, mengingat standar keamanan gedung bertingkat tinggi menuntut perlindungan terhadap risiko kebakaran.
Penguatan Sistem Teknologi dan Informasi
Alokasi sebesar Rp 21,04 miliar diperuntukkan bagi sistem teknologi informasi yang mendukung digitalisasi layanan kementerian. Penguatan ini mencakup integrasi sistem data, pengembangan aplikasi internal, serta keamanan siber.
Investasi di bidang teknologi informasi dianggap sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja birokrasi. Tanpa sistem digital yang andal, potensi hambatan operasional dapat mengganggu kelancaran pelayanan publik.
Selain itu, upaya modernisasi teknologi mendukung transformasi digital yang saat ini menjadi prioritas dalam tata kelola pemerintahan. Peningkatan sistem informasi akan mempercepat koordinasi lintas unit di Kemenhub.
Alokasi untuk Operasional dan Keselamatan Transportasi
Sebagian tambahan anggaran juga diarahkan untuk belanja barang operasional sebesar Rp 10,41 miliar. Dana ini digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan administratif serta operasional harian kementerian.
Selain itu, Rp 9,8 miliar dialokasikan untuk memperkuat program keselamatan terkait investigasi kecelakaan moda transportasi. Dukungan ini penting demi menjaga standar keamanan transportasi nasional.
Ketersediaan anggaran bagi investigasi kecelakaan memungkinkan kementerian memperkuat sistem mitigasi risiko. Dengan begitu, hasil analisis dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan keselamatan transportasi di masa depan.
Pengelolaan SDM dan Kerja Sama Kemitraan
Pengelolaan sumber daya manusia fungsional menjadi salah satu prioritas dengan alokasi Rp 5,47 miliar. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan serta penguatan kompetensi kerja.
Selain itu, Rp 3,61 miliar disiapkan untuk memperluas jalinan kerja sama strategis dengan mitra eksternal. Kolaborasi ini diperlukan dalam menghadapi kompleksitas tantangan sektor transportasi di tingkat nasional maupun global.
Kemitraan yang diperkuat akan membuka peluang inovasi kebijakan serta berbagi praktik terbaik dari berbagai lembaga. Hal ini mendukung Kemenhub agar lebih adaptif menghadapi dinamika kebutuhan transportasi modern.