Latar Belakang Penunjukan Djamari Chaniago
Pelantikan Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) menandai babak baru dinamika kabinet pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto melantik langsung tokoh militer senior ini di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025). Upacara berlangsung khidmat, disaksikan sejumlah pejabat tinggi negara.
Keputusan tersebut menggantikan posisi Sjafrie Sjamsoeddin, yang sebelumnya mengisi jabatan Menko Polkam secara ad interim. Penunjukan Djamari dipandang strategis, mengingat rekam jejaknya sebagai perwira tempur yang pernah menduduki berbagai posisi penting di tubuh TNI. Dengan latar belakang panjang di dunia militer, ia diharapkan mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Pelantikan ini tidak hanya menegaskan kepercayaan Prabowo terhadap loyalitas dan pengalaman Djamari, tetapi juga sinyal konsistensi pemerintah dalam merangkul tokoh berintegritas. Keberadaannya di jajaran kabinet memperkuat soliditas pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ancaman keamanan yang kian kompleks.
Jejak Karier Militer yang Mengemuka
Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabari) tahun 1971 dari kecabangan infanteri ini meniti karier panjang di dunia militer. Kiprahnya identik dengan reputasi sebagai jenderal tempur yang mengutamakan disiplin dan ketegasan.
Pada masa reformasi, Djamari sempat memegang sejumlah jabatan strategis. Ia menjabat sebagai Panglima Kostrad (1998–1999), kemudian naik menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD (1999–2000). Kariernya berlanjut ke posisi Kepala Staf Umum TNI (2000–2004), menjadikannya salah satu figur berpengaruh di lingkaran strategis pertahanan nasional.
Selain itu, Djamari juga pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998. Peran ini memperlihatkan posisinya dalam menjaga disiplin internal perwira tinggi TNI di masa transisi. Dengan kombinasi pengalaman lapangan dan jabatan struktural, ia dianggap memahami kebutuhan konsolidasi militer sekaligus hubungan sipil-militer.
Kontribusi di Ranah Sipil dan Politik
Selepas purna tugas di TNI, Djamari aktif berkontribusi dalam bidang politik dan dunia usaha. Ia sempat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat pada periode 1997–1998. Setelah itu, ia bergabung di Fraksi ABRI MPR pada periode 1998–1999, sebelum akhirnya terjun lebih dalam ke ranah sipil.
Dalam dunia korporasi, ia tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang pada 2015–2016. Kiprahnya di sektor usaha memperlihatkan fleksibilitasnya dalam beradaptasi di luar dunia militer. Peran tersebut juga memperkuat pandangannya mengenai tata kelola organisasi dan manajemen.
Perjalanan politiknya menemukan momentum saat bergabung dengan Partai Gerindra. Keterlibatannya di partai politik memberi landasan untuk kemudian dipercaya masuk ke kabinet Prabowo. Kombinasi latar militer, pengalaman legislatif, serta peran di sektor bisnis membuatnya tampil sebagai figur multidimensional.
Prosesi Pelantikan dan Makna Strategisnya
Pelantikan Djamari Chaniago digelar bersamaan dengan pengangkatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta sembilan pejabat lain. Prosesi ini didasarkan pada tiga Keputusan Presiden (Keppres), yakni Keppres Nomor 96P/2025, Keppres Nomor 97P/2025, dan Keppres Nomor 152/TPA/2025.
Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti secara khidmat oleh para pejabat yang dilantik. Sumpah tersebut menegaskan komitmen untuk setia pada konstitusi, menjunjung etika jabatan, dan mengabdi sepenuhnya bagi bangsa dan negara. Nuansa sakral upacara menjadi penegas keseriusan pemerintah membangun kabinet solid.
Momentum ini dipandang penting dalam memastikan kesinambungan tata kelola pemerintahan. Dengan formasi baru, Prabowo memperlihatkan strategi menggabungkan tokoh berpengalaman militer, politik, dan manajemen sipil. Kehadiran Djamari di kursi Menko Polkam memberi sinyal kuat terhadap penguatan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan nasional.