Fenomena Prostitusi di IKN Jadi Sorotan Akademisi
Maraknya praktik prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) mengundang perhatian sosiolog. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Sri Murlianti, menilai fenomena ini kompleks. Menurutnya, pertumbuhan pesat wilayah dan derasnya arus pendatang memicu konsekuensi sosiologis.
Sri menyatakan prostitusi bukan hal baru dalam masyarakat, apalagi di daerah berkembang pesat. Ia menegaskan keberadaan industri jasa ini telah menjadi bagian dari dinamika sosial. Keberadaannya tumbuh mengikuti kebutuhan dan perubahan struktur masyarakat setempat.
Ia juga meyakini praktik ini kini telah berubah menjadi sistem industri yang sangat terorganisir. Hal tersebut membuat penanganannya menjadi tidak cukup dengan pendekatan hukum biasa. Dibutuhkan kebijakan sosial yang komprehensif dan manusiawi sejak awal pembangunan IKN.
Lonjakan Pendatang Jadi Faktor Pemicu Permintaan Jasa
Diungkapkan bahwa sebelum pembangunan IKN dimulai, praktik serupa sudah ada di wilayah itu. Namun, karena masyarakat masih sedikit dan kontrol sosial kuat, praktik itu relatif terkendali. Kini, jumlah pendatang meningkat pesat, didominasi pekerja laki-laki tanpa pasangan.
Situasi ini mendorong munculnya kebutuhan akan pelepasan hasrat seksual sebagai kebutuhan dasar. Sosiolog Sri menilai lemahnya kontrol sosial dan absennya dukungan keluarga memperparah keadaan. Maka tak heran bila keberadaan pekerja seks komersial kian menjamur.
Data dari Satpol PP Penajam Paser Utara menyebutkan 70 PSK telah diamankan selama dua tahun. Mereka kerap beroperasi di guest house sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Ini menjadi bukti nyata bahwa praktik ini tidak lagi bisa dianggap sepele.
Dugaan Prostitusi Terorganisir Jadi Masalah Serius
Sri menyebut praktik prostitusi di sekitar IKN tidak lagi bersifat individual atau sporadis. Ia menduga kuat sudah terbentuk jaringan yang bekerja seperti perusahaan jasa lengkap dengan sistem kerja. Ada proses perekrutan, pelatihan, hingga pengelolaan operasional.
Menurutnya, pola ini terlihat dari pergerakan PSK antar lokasi di Kalimantan Timur. Wilayah-wilayah seperti Sekambing, KM 24 Samarinda-Bontang, dan KM 13 arah Balikpapan jadi titik perpindahan. Para pelakunya kebanyakan bukan warga lokal, tapi berasal dari luar daerah.
Sri menyebut sistem kontrak dan rotasi kerja menjadi pola khas industri prostitusi terorganisir. Pola ini menyulitkan aparat menertibkan karena aktor utama sulit dilacak. Penanganannya tak cukup hanya dengan razia, tetapi harus menyentuh akar sosiologisnya.
Pilihan Lokalisasi: Solusi Sulit di Tengah Dilema Sosial
Menanggapi wacana lokalisasi, Sri mengakui konsep ini masih menuai pro dan kontra. Namun secara teori, lokalisasi bisa membantu mengendalikan prostitusi liar yang sulit diawasi. Hal ini dapat menekan risiko penularan penyakit dan eksploitasi seksual.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat jika lokalisasi benar-benar dilakukan. Area tersebut harus tertutup, tidak dapat diakses oleh publik luas apalagi anak-anak. Pemerintah perlu membuat regulasi dan sistem pengawasan sosial yang menyeluruh dan transparan.
Sri tak sepenuhnya mendukung lokalisasi, tapi menilai itu solusi paling realistis saat ini. Ia menyebut lebih baik dikendalikan secara ketat daripada membiarkan praktik prostitusi berkembang liar. Karena kenyataannya, praktik ini tak akan pernah benar-benar hilang.