Retaknya Kesepahaman dalam Penentuan Strategi
Ketegangan antara pemerintah Israel dan militer semakin terlihat jelas menjelang keputusan baru terkait Jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militer wajib melaksanakan keputusan politik apa pun yang diambil pemerintah.
Pernyataan ini muncul setelah kabar adanya ketidaksepakatan internal mengenai wacana pendudukan penuh terhadap wilayah Gaza. Situasi ini terjadi ketika perang Gaza memasuki bulan ke-23 tanpa tanda-tanda mereda.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang mempersiapkan rencana baru yang akan dibahas dalam rapat kabinet keamanan. Walau detail resminya belum dipublikasikan, media lokal menyebut pertemuan tersebut akan menjadi titik krusial dalam arah operasi.
Perselisihan strategi dipicu oleh perbedaan pandangan terkait perluasan operasi militer. Netanyahu cenderung mempertimbangkan langkah pendudukan penuh, sedangkan militer, melalui Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir, memberi peringatan keras akan risiko yang mungkin dihadapi.
Peringatan dari Pucuk Pimpinan Militer
Dalam rapat pada awal pekan, Zamir menyampaikan bahwa pendudukan penuh Gaza dapat menjadi jebakan strategis. Menurutnya, upaya tersebut justru berpotensi memperburuk situasi keamanan dan memperpanjang konflik tanpa hasil jelas.
Ia menawarkan alternatif berupa pengepungan wilayah strategis yang diyakini menjadi basis pertahanan Hamas. Alternatif ini dinilai lebih efisien untuk mengurangi risiko korban, terutama di area padat penduduk seperti Gaza City dan kamp pengungsi.
Strategi pengepungan memungkinkan serangan terfokus tanpa harus mengendalikan seluruh wilayah yang memiliki kerumitan tinggi.Pandangan Zamir mencerminkan pendekatan militer yang mempertimbangkan faktor logistik, kemanusiaan, dan keberlanjutan operasi.
Namun, sikap ini tampaknya bertolak belakang dengan keinginan sebagian pejabat politik yang menginginkan langkah tegas dan menyeluruh.
Seruan Evakuasi dan Persiapan Operasi Baru
Seiring perdebatan strategi berlangsung, militer Israel mengeluarkan seruan evakuasi terbaru untuk sejumlah wilayah di Gaza. Area yang termasuk dalam perintah evakuasi mencakup sebagian Gaza City di utara serta Khan Younis di selatan.
Langkah ini dilakukan sebagai persiapan perluasan operasi darat yang disebut akan lebih intens. Juru bicara militer menyebut bahwa target operasi berikutnya mencakup lokasi-lokasi yang diyakini menjadi tempat persembunyian sandera.
Hal ini mengindikasikan bahwa fase operasi mendatang akan melibatkan pertempuran di area berisiko tinggi. Meski strategi operasional belum final, pernyataan resmi dari Katz menutup ruang keraguan terkait posisi militer.
Ia menegaskan bahwa apapun keputusan politik yang diambil, IDF akan menjalankannya dengan profesionalisme penuh. Pernyataan ini memperlihatkan garis hierarki yang tegas antara kebijakan politik dan eksekusi militer, meski pandangan internal tidak sepenuhnya sejalan.
Implikasi Strategis terhadap Stabilitas Kawasan
Ketegangan internal ini berpotensi memengaruhi posisi Israel di mata dunia internasional. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan militer dapat memberi sinyal adanya kerentanan dalam konsistensi strategi.
Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseberangan untuk memperkuat narasi mereka di panggung diplomasi. Dari perspektif keamanan regional, eskalasi di Gaza berisiko memicu reaksi dari kelompok dan negara yang memiliki simpati terhadap Palestina.
Hal ini dapat memperluas konflik di luar batas geografis Gaza, mengancam stabilitas perbatasan dan hubungan dengan negara tetangga. Secara strategis, keputusan yang diambil Israel akan menentukan arah perang ke depan.
Jika pendudukan penuh dipilih, beban logistik dan politik akan meningkat. Sebaliknya, strategi pengepungan membutuhkan konsistensi operasi dan dukungan internasional untuk mencegah dampak kemanusiaan yang lebih besar.