Agus Jabo Tegaskan Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik untuk Kepentingan Golongan
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bansos bukan alat untuk kepentingan politik. Ia menolak keras penggunaan bantuan sosial demi kepentingan partai dan kelompok tertentu. Menurutnya, jabatan publik adalah amanah negara yang tidak boleh disalahgunakan. Agus mengaku akan menjaga integritasnya dalam bekerja demi rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan.
Menurut Agus, dikenal masyarakat adalah konsekuensi dari kerja nyata di pemerintahan. Namun, ia tidak akan pernah memanfaatkan popularitasnya untuk kepentingan politik praktis. Menurutnya, kepentingan bangsa jauh lebih penting dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Hal itu ia sampaikan dalam pernyataan resminya pada Jumat, 27 Juni 2025 lalu. Agus juga mengaku tetap berkomitmen memperjuangkan rakyat kecil lewat program-program sosial yang tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya pemisahan antara tugas sosial dan agenda politik partai. Agus mengajak semua pihak untuk menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Menurutnya, bangsa ini akan kuat jika seluruh pemimpin bekerja tanpa motif politik sempit. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah alat untuk mencari keuntungan atau memperkuat kelompok sendiri. Sebaliknya, jabatan adalah sarana melayani rakyat sepenuh hati dan dengan tanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa hidup hanya sekali dan martabat harus dijaga. Ia tidak ingin meninggalkan jejak buruk selama menjabat sebagai wakil menteri sosial. Komitmen ini, katanya, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto soal integritas tinggi. Presiden juga berpesan agar jajaran kementerian tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Agus pun bersumpah menjaga kepercayaan itu selama mengemban tugas negara.
Bansos Disalurkan Transparan, Potensi Politisasi Diklaim Telah Tertutup Rapat
Agus menjelaskan bantuan sosial langsung dikirim ke penerima tanpa campur tangan pihak manapun. Skema penyalurannya dilakukan melalui PT Pos dan bank milik negara, tanpa pengecualian. Hal ini menjamin transparansi dan menutup peluang untuk menjadikannya sebagai alat politik. Semua penerima manfaat menerima bansos secara langsung melalui transfer yang telah ditentukan. Kemensos memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia menilai sistem penyaluran seperti itu sangat efektif menekan penyalahgunaan bantuan oleh oknum tertentu. Dengan demikian, masyarakat lebih tenang karena hak mereka dipastikan langsung diterima tanpa potongan. Agus mengatakan, infrastruktur data yang digunakan Kemensos terus diperbarui untuk memastikan keakuratan. Termasuk dalam hal penentuan siapa saja yang layak menerima bantuan berdasarkan Data Terpadu. Data ini digunakan agar program tepat sasaran dan tidak salah distribusi.
Menurut Agus, Kemensos hanya akan fokus menjalankan program yang membantu masyarakat dari segala aspek. Ia tidak tertarik untuk terlibat dalam aktivitas politik yang mengganggu tugas sosialnya. Sebagai pejabat negara, ia mengaku hanya tertarik mengurus kerja nyata, bukan janji kosong. Dalam beberapa kesempatan, Agus juga mengingatkan pentingnya bekerja berdasarkan data dan kebutuhan riil. Baginya, kehadiran negara dirasakan rakyat bila kerja dilakukan dengan pendekatan yang benar.
Selain itu, Agus menekankan pentingnya menjaga marwah dan nama baik sebagai pemimpin publik. Ia tidak ingin tercoreng karena praktik yang mencederai nilai-nilai pengabdian kepada rakyat. Dalam pandangannya, bansos adalah alat pemulihan sosial, bukan instrumen memenangkan kekuasaan. Ia juga mengajak pejabat lain untuk menolak segala bentuk intervensi politik dalam bantuan sosial. Hal ini menjadi fondasi kuat dalam membangun negara yang adil dan sejahtera.
Prabowo Minta Bekerja Berdasarkan Data, Kemiskinan Ekstrem Harus Nol Tahun 2026
Agus mengatakan dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo saat dilantik menjadi wakil menteri. Salah satu pesan utama adalah bekerja berbasis data agar program benar-benar menyentuh rakyat bawah. Presiden juga menegaskan agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran dan tidak tumpang tindih. Dengan landasan data, seluruh program sosial dan pemberdayaan masyarakat bisa tepat dan efisien. Presiden juga menegaskan pentingnya menghapus kemiskinan ekstrem secepat mungkin.
Merujuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, saat ini ada 3 juta orang sangat miskin. Presiden Prabowo ingin angka tersebut turun hingga nol persen pada tahun 2026 mendatang. Target itu menuntut kerja keras, komitmen tinggi, dan pemanfaatan data secara presisi. Agus mengatakan bahwa seluruh jajaran Kemensos siap bergerak untuk mewujudkannya. Termasuk dengan menyisir ulang data agar tidak ada rakyat miskin yang terlewat.
Agus menilai kemiskinan ekstrem merupakan tantangan serius bagi Indonesia menuju negara maju dan adil. Oleh sebab itu, negara harus hadir memberi peluang pendidikan, pekerjaan, dan pemberdayaan keluarga miskin. Salah satu langkahnya adalah melalui pengembangan Sekolah Rakyat yang digagas langsung oleh Presiden. Program ini disebut akan jadi titik balik pemberdayaan masyarakat dari lapisan paling bawah. Dengan pendidikan, mereka dapat keluar dari rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Ia menyebut bahwa dengan Sekolah Rakyat, masa depan anak-anak dari keluarga miskin bisa terselamatkan. Tak hanya anaknya, orang tua siswa juga diberi pelatihan dan program pengentasan kemiskinan. Rumah mereka diperbaiki agar layak huni, sekaligus mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Negara hadir dengan penuh empati dan keberpihakan terhadap yang benar-benar membutuhkan. Agus menegaskan, ini bukan janji politik, tapi kerja nyata demi masa depan bangsa.
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru bagi Anak-anak dari Keluarga Miskin
Agus menuturkan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi boarding school gratis bagi keluarga sangat miskin. Anak-anak akan mendapat pendidikan berkualitas, karakter, dan fasilitas lengkap tanpa membayar sepeser pun. Program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merawat harapan generasi masa depan. Tak hanya itu, seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan siswa sepenuhnya ditanggung oleh negara. Menurut Agus, ini adalah warisan sosial terbaik untuk generasi mendatang.
Dalam kunjungannya ke beberapa daerah, Agus mendengarkan langsung keluh kesah orang tua siswa. Banyak di antara mereka berharap anak-anak mereka bisa hidup lebih baik daripada dirinya sendiri. Mereka menyampaikan pesan sederhana, namun sangat dalam maknanya dan menyentuh nurani. “Jangan sampai anak saya seperti saya,” kata seorang ibu kepada Agus dengan mata berkaca-kaca. Kalimat ini menurutnya cukup kuat jadi semangat untuk terus memperjuangkan Sekolah Rakyat.
Menurut Agus, pendidikan berkualitas dan terjangkau harus menjadi hak setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Sekolah Rakyat akan membuka akses itu, terutama bagi yang sebelumnya terpinggirkan karena kemiskinan. Ia juga menyebut bahwa perubahan besar harus dimulai dari sektor pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam waktu dekat, lebih banyak daerah akan dijangkau program ini untuk memperluas dampaknya. Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga, tetapi gerakan sosial untuk perubahan nyata.
Ia pun mengajak masyarakat dan semua elemen bangsa mendukung program ini tanpa reserve atau kepentingan politik. Baginya, anak-anak miskin juga punya hak bermimpi, belajar, dan sukses seperti anak lainnya. Negara wajib memastikan semua impian itu dapat diwujudkan melalui intervensi sosial yang kuat. Agus percaya Sekolah Rakyat adalah alat pemutus rantai kemiskinan yang sudah mengakar sejak lama. “Negara hadir untuk rakyat,” pungkas Agus dengan penuh keyakinan.