Daerah Wajib Kawal Mutu Sekolah Rakyat Sesuai Arahan Kemensos
Sekjen Kementerian Sosial Robben Rico menegaskan pentingnya peran daerah menjaga mutu Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan sebagai bentuk tindak lanjut arahan langsung dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan masyarakat bawah.
Ia menyatakan daerah wajib terlibat sebagai penjamin kualitas agar pelaksanaan program berjalan maksimal. Keterlibatan kepala daerah diharapkan bisa memperkuat kontrol mutu di tingkat lapangan langsung. Wakil kepala daerah juga didorong memimpin pengawasan pelaksanaan sekolah ini di wilayah masing-masing.
Dialog Robben dengan calon siswa dan orang tua digelar di Kendari pada Jumat (27/6/2025). Acara itu berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, wilayah Sulawesi Tenggara. Ia memaparkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program lintas kementerian dan lembaga negara.
Robben juga menegaskan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui pembentukan Dewan Guru nasional. Selain itu, Tim Penjamin Mutu akan dibentuk untuk menjaga kualitas sesuai arahan presiden. Pendidikan ini tak boleh asal-asalan karena menyangkut masa depan anak-anak kurang mampu.
Dukungan Daerah Jadi Faktor Penentu Keberhasilan Sekolah Rakyat Nasional
Robben menjelaskan dua hal penting yang wajib disiapkan oleh seluruh pemerintah daerah setempat. Pertama adalah penyediaan lahan rintisan untuk memulai pelaksanaan Sekolah Rakyat secara nyata. Kedua, penyediaan lahan tetap minimal delapan hektare untuk pengembangan jangka panjang.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan kesiapan penuh mendukung program tersebut. Ia menegaskan program ini bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka pengangguran di wilayahnya. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki peluang baru melalui pendidikan vokasi dan produktif.
Menurut Andi, awalnya Sultra disiapkan dua lokasi untuk Sekolah Rakyat yang akan dirintis. Namun, ia mengajukan tambahan agar pemerintah pusat bisa menambah menjadi empat lokasi. Ia menilai antusiasme masyarakat sangat tinggi dan harus direspons dengan fasilitas mencukupi.
Pemerintah Sultra juga sedang menyusun roadmap pendidikan untuk mendukung sektor lokal. Andi berharap Sekolah Rakyat bisa mencetak lulusan siap kerja di bidang pertanian hingga wisata. Pendidikan diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan hilirisasi dan potensi daerah masing-masing.
Kendari Jadi Lokasi Rintisan Sekolah Rakyat di Sulawesi Tenggara
Lokasi pertama yang akan digunakan sebagai rintisan Sekolah Rakyat berada di Sentra Meohai, Kendari. Di sana, pemerintah sudah menyiapkan dua rombongan belajar untuk jenjang setara SMP sederajat. Balai Pelatihan Vokasi juga akan dimanfaatkan sebagai bagian dari rintisan sekolah tersebut.
Balai pelatihan tersebut ditargetkan bisa menampung empat rombongan belajar dengan seratus siswa. Fasilitasnya mencakup ruang belajar, tempat praktik, dan ruang asrama untuk para peserta didik. Langkah ini menjadi bentuk nyata dari implementasi program berbasis rakyat oleh pemerintah.
Selain mempersiapkan infrastruktur, daerah juga harus menjaring siswa dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat dirancang bagi masyarakat yang belum bekerja dan tidak memiliki pendapatan tetap. Pendidikan ini disediakan gratis, sepenuhnya dibiayai oleh anggaran negara dari pusat.
Sekjen Kemensos dan Gubernur Sultra turut meninjau renovasi bangunan sekolah yang tengah berlangsung. Progres renovasi saat ini mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada bulan Juli. Kesiapan infrastruktur jadi kunci utama sebelum pembelajaran Sekolah Rakyat dimulai secara resmi.
Kolaborasi Pemerintah Jadi Arah Baru Pendidikan Berbasis Keberpihakan
Sekolah Rakyat adalah bentuk kebijakan pendidikan baru yang berpihak pada rakyat miskin secara nyata. Program ini hasil kolaborasi lintas kementerian dan wajib didukung oleh pemerintah daerah. Dasarnya adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 untuk menjangkau semua lapisan masyarakat.
Mutu program dijaga lewat Dewan Guru Nasional dan Tim Penjamin Mutu di setiap wilayah rintisan. Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan punya kompetensi yang siap langsung masuk ke dunia kerja. Kurikulum akan disesuaikan dengan potensi lokal agar lebih tepat guna dan kontekstual.
Daerah tidak hanya pelaksana, tetapi juga penentu sukses atau gagalnya pelaksanaan kebijakan ini. Perlu visi jangka panjang dan inovasi pendidikan agar Sekolah Rakyat berkelanjutan di daerah. Kepala daerah diminta terlibat aktif menjaring peserta yang benar-benar membutuhkan pendidikan.
Sekolah Rakyat menjadi simbol baru kehadiran negara bagi masyarakat lapisan ekonomi terbawah. Pendidikan ini dirancang sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan kebodohan yang menahun. Melalui kolaborasi kuat, Indonesia melangkah menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.